Bukabaca.id— Maros— Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros dalam menekan angka stunting membuahkan hasil menggembirakan. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Maros turun tajam dari 34,7 persen pada 2023 menjadi 22,4 persen pada 2024. Penurunan ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan.
Pada 2023, tercatat 3.876 kasus stunting dari total 30 ribu anak. Setahun kemudian, jumlahnya berkurang menjadi 3.700 kasus dari 29.201 anak.
Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam, menyebut capaian ini luar biasa. “Ini capaian yang luar biasa karena penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujarnya dalam konferensi pers di Korpri Lounge Kantor Bupati Maros, Senin (11/8/2025).
Wakil Bupati Muetazim Mansyur mengakui, tantangan terbesar terletak pada kesadaran masyarakat. “Lingkungan yang tidak terjaga, sanitasi buruk, dan minimnya pemeriksaan tumbuh kembang anak menjadi faktor dominan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya pemberian ASI eksklusif dan kurangnya asupan gizi pada ibu hamil serta menyusui.
Wakil Bupati sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Maros menyebut capaian ini merupakan bukti nyata dari kerja sama seluruh pihak di dalam TPPS. “Ini keberhasilan bersama, tanpa dukungan semua jajaran, penurunan ini tidak mungkin tercapai,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Andi Davied Syamsuddin menambahkan, 74 persen kasus stunting di Maros disebabkan kebiasaan merokok di rumah. “Ibu hamil bapaknya merokok, anak lahir bapaknya masih merokok,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan dr Muhammad Yunus menegaskan pentingnya pencegahan sejak dini, termasuk pada remaja. “Pernikahan dini rentan menghasilkan anak stunting karena kandungan belum siap,” urainya.
Menurut dr. Muhammad Yunus keberhasilan yang dicapai ini akan menjadi dorongan untuk memperluas jangkauan program kesehatan, khususnya yang menyentuh langsung masyarakat. “Capaian ini memotivasi kami untuk terus bergerak di tengah masyarakat, memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat diakses semua keluarga,” ungkapnya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maros, Zulkifli Riswan Akbar, menegaskan bahwa pihaknya rutin menggelar edukasi bagi masyarakat. Program ini fokus pada peningkatan kesadaran membentuk keluarga berkualitas, mulai dari perencanaan pernikahan hingga pola asuh anak.
“Masyarakat perlu terus diedukasi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting,” jelasnya.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Maros kini lebih rendah dibanding rata-rata provinsi Sulawesi Selatan (23,3 %). Meski begitu, nilainya masih sedikit di atas rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen.
Peta sebaran menunjukkan kasus tertinggi berada di Kecamatan Tanralili 530 kasus, Kecamatan Turikale: 529 kasus, dan Kecamatan Bontoa: 493 kasus. Sementara angka terendah tercatat di Kecamatan Simbang 55 kasus, Kecamatan Mallawa 55 kasus dan Kecamatan Camba 77 kasus.
Tahun ini, Pemkab Maros mengalokasikan sekitar Rp60 miliar atau 3 persen dari APBD untuk percepatan penurunan stunting. Anggaran ini tersebar di 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fokus utama :
1. Dinas Kesehatan yakni pemberian makanan tambahan, standarisasi alat antropometri, dan program suplementasi gizi untuk remaja.
2. Dinas Pekerjaan Umum (PU) yakni penyediaan air minum dan perbaikan sanitasi.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yakni program KB, dapur sehat, dan pendampingan keluarga.
Selain itu, Posyandu tetap menjadi ujung tombak pemantauan, dengan penimbangan rutin balita setiap bulan.
Meski capaian 2024 patut diapresiasi, pemerintah daerah menyadari bahwa target belum sepenuhnya tercapai. Tantangan sosial, perilaku, dan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dengan alokasi anggaran besar dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Maros berharap tren penurunan ini terus berlanjut hingga di bawah rata-rata nasional.
Saat ini, rata-rata nasional angka stunting berada di 19,8 persen. Pemkab Maros menargetkan prevalensi stunting di wilayahnya bisa ditekan hingga di bawah angka tersebut melalui kolaborasi lintas OPD, penguatan Posyandu, perbaikan sanitasi, serta edukasi gizi untuk ibu hamil, menyusui, dan keluarga.
Komentar
Posting Komentar